Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Strategi Pembangunan I Praktik Bisnis Kroni Dinilai Terus Menguat

Tekan Kemiskinan, Bangun Ekonomi Perdesaan

Tekan Kemiskinan, Bangun Ekonomi Perdesaan

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and/ones
A   A   A   Pengaturan Font
Perlu memperkuat sektor yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan dan UMKM yang terbukti tahan krisis dan padat karya.

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama pemerintahannya ter­catat belum mampu memenuhi target peng­entasan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan. Untuk itu, pada periode kedua pemerintahannya nanti, Presiden Jokowi mesti lebih intensif mengatasi kesenjangan guna mencegah penurunan daya beli, antara lain melalui penguatan ekonomi di perdesaan yang menjadi kantong kemiskinan di Tanah Air.

Selain itu, upaya mengatasi ketimpangan juga perlu mencegah terjadinya pemusatan mo­dal pada golongan tertentu karena hal itu akan memperbesar kekuatan ekonomi oligarki dalam menentukan arah ekonomi politik negara.

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indone­sia (ISEI) DIY, Y Sri Susilo, mengatakan peme­rintah sebenarnya sudah mengantisipasi per­masalahan ketimpangan dan kemiskinan ini lewat sejumlah kebijakan penguatan sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, hal itu be­lum mencukupi apabila tidak disertai dengan program nyata yang mencegah timbulnya ke­cemburuan sosial.

“Kalau yang dikembangkan ekonomi impor maka kesenjangan akan makin lebar karena pemainnya kan itu-itu juga. Maka ekonomi mesti digenjot lewat perdesaan dan pinggiran yang jadi pusat kesenjangan,” papar Susilo, ke­tika dihubungi, Selasa (8/10).

Dia menambahkan penguatan SDM juga harus dibarengi dengan menjawab tantangan penguatan ekonomi desa agar desa menjadi pilihan dari SDM terbaik. Selain itu, penguatan kewirausahaan berbasis sumber daya desa se­hingga pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi satu kesatuan rantai nilai dan satu ekosistem ekonomi yang mandiri berbasis perdesaan.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah dalam lima tahun terakhir belum mampu memenuhi target angka kemiskinan di kisaran 7–8 persen hingga akhir tahun ini. Per Maret 2019, tingkat kemiskinan masih di 9,41 persen. Selain itu, target indikator ketimpangan pendapatan atau indeks Gini sebesar 0,36 pada akhir tahun ini juga sulit tercapai. Per Maret 2019 baru menca­pai 0,382.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawi­jaya, Malang, Imam Hanafi, menambahkan harus ada desain kebijakan nyata untuk mengurangi kesenjangan, seperti menggerakkan sektor yang bersentuhan langsung terutama dengan eko­nomi kerakyatan melalui berbagai penguatan.

“Poinnya, pemerintah memberikan fasilitasi, tidak membebani rakyat, pengentasan kemis­kinan lewat program langsung, serta bantuan ke UMKM yang telah terbukti tangguh mengha­dapi krisis, kontributif untuk kesejahteraan dan banyak menyerap tenaga kerja,” papar dia.

Pemusatan Kekayaan

Sementara itu, ekonom senior, Faisal Basri, menilai data Badan Pusat Statistik (BPS) me­nunjukkan indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di ba­wah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik. “Namun harus diingat, BPS mengukur ke­timpangan berdasarkan konsumsi, bukan pen­dapatan dan bukan kekayaan,” ujar dia.

Berdasarkan data Global Wealth Re­port 2018 yang dikeluarkan Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu per­sen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Posisi Indonesia pada 2018 terburuk kelima di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk ke­enam di dunia.

Faisal memaparkan dalam sembilan ta­hun terakhir pemusatan kekayaan cenderung memburuk. Sekitar dua pertiga kekayaan orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni. Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia pada 2016.

“Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha-kekuasaan semakin mudah. Bah­kan, pengusaha makin banyak yang merang­kap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis,” tukas dia.

Menurut Faisal, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment