Terlambat Beri THR Didenda | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 28 2020
1 Comment
Tunjangan Pekerja I Pemerintah Tetap Memperhatikan Kondisi Perusahaan

Terlambat Beri THR Didenda

Terlambat Beri THR Didenda

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah memperhatikan kondisi perusahaan dengan memberi stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

 

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) harus tetap diberi­kan bagi pekerja atau buruh, meski tengah terjadi pandemi virus korona baru (Covid-19). Perusahaan yang terlambat memberikan THR akan diden­da. Pemerintah akan memas­tikan prosesnya sesuai dengan perundang-undangan. Hal ter­sebut disampaikan Menteri Ke­tenagakerjaan, Ida Fauziyah, usai raker virtual dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Jumat (3/4).

“THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ujar Ida. THR merupakan bagian dari pen­dapatan nonupah. Ketentuan­nya diatur dalam Peraturan Pe­merintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ada juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Ta­hun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pe­kerja/Buruh di Perusahaan, dan Peraturan Menteri Ketenagaker­jaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ida mengingatkan, peng­usaha yang terlambat memba­yar THR dikenai sanksi adminis­trasi dan denda sebesar 5 per­sen dari total THR keagamaan yang harus dibayar. Denda di­kenakan sejak berakhirnya ba­tas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

“Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap memba­yar THR keagamaan kepada pe­kerja atau buruh,” jelasnya. Ja­ngan sampai ada perusahaan yang terlambat membayar THR.

Bila pengusaha kesulitan membayar THR, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Sa­lah satu contoh, jika perusahaan tidak mampu membayar sekali­gus, maka pembayaran THR da­pat dilakukan secara bertahap.

Selain itu, perusahaan dapat menangguhkan pembayaran THR dari waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syaratnya ada jangka waktu tertentu yang disepakati dengan pekerja atau buruh.

“Jika masih belum juga di­bayar, atas dasar hasil pemerik­saan pengawas dan rekomenda­si yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administra­si sesuai dengan peraturan per­undang-undangan,” tandasnya.

Swasta Wajib

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator (Menko) Bidang Per­ekonomian, Airlangga Hartar­to, juga mengingatkan perusa­haan swasta wajib membayar THR. Menurutnya, pemerintah memperhatikan kondisi per­usahaan dengan memberi sti­mulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini berdasar­kan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ke­uangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Dukungan kepada sektor usaha ini akan diperluas, tidak hanya sektor manufaktur, tapi juga bidang lain seperti pari­wisata, dan transportasi,” kata­nya. Dia berjanji semua ini akan segera dikoordinasikan untuk ditambahkan.

“Presiden Joko Widodo ju­ga membahas terkait dengan kesiapan sektor usaha mem­bayar THR. Swasta diingatkan, THR itu berdasarkan undang-undang diwajibkan. Kemen­terian ketenagakerjaan akan mempersiapkan hal-hal terkait THR,” kata Airlangga. Ruf/G-1

Klik untuk print artikel

View Comments

Sindi
Minggu 5/4/2020 | 19:24
Mau hadiah total sampai 1M 😱
Buruan join di poker165.co dengan TCoin !
Atau ikuti babak kualifikasi untuk menangkan tiketnya !

Untuk Info lebih lanjut silahkan Kunjungi roadto1billion.com
Jangan lewatkan kesempatan menjadi Milyarder 😎

Submit a Comment