Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp2,4 Triliun | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Pendapatan Asli Daerah l 1.000 Mobil Mewah Menunggak Pajak

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp2,4 Triliun

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp2,4 Triliun

Foto : Koran Jakarta/ Mario Caisar
Keringanan Pajak | Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin (kanan) menjelaskan pada awak media terkait kebijakan keringanan pajak oleh Pemprov DKI di Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin(16/9).
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas para penunggak pajak yang tidak memanfaatkan program keringanan pajak tahun 2019.

JAKARTA – Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Sya­fruddin, mengungkapkan total tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 2,4 triliun rupiah.

“Total penunggakan jenis pa­jak kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah hampir 2,4 triliun rupiah yang terdiri dari kendaraan roda 2–3 sebesar 1,6 triliun rupiah dan kendaraan roda empat sebesar 800 miliar rupiah,” ujar Faisal di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Faisal menjelaskan sekitar 1.000 mobil mewah dengan harga jual di atas satu mil­iar rupiah menunggak pajak. “Jumlah lumayan juga ya, ada 1.000-an kalau enggak salah, ada 1.000-an yang akan kita ke­jar, (harganya) di atas satu miliar rupiah,” ujar Faisal.

Saat ini, katanya, jumlah kendaraan yang menunggak pajak sebanyak 788 ribu kend­araan roda empat dan 1,412 juta kendaraan roda 2–3. Diakuinya, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 44,180 triliun ru­piah berdasarkan APBD 2019.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan, DKI memberikan keringanan pajak bagi para penunggak. Se­lain itu, Provinsi DKI Jakarta pun akan menghapus sanksi piutang untuk sembilan jenis pajak dae­rah di wilayah DKI Jakarta.

“Program ini berlaku selama 106 hari sejak Senin, 16 Sep­tember 2019 hingga Senin, 30 Desember 2019. Program kerin­ganan pajak daerah ini kita bagi dua. Yang pertama tentang ker­inganan pengurangan pokok pa­jak daerah untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan ban­gunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2),” ucap Faisal.

Keringanan piutang pokok pajak daerah untuk BBN-KB akan dikenakan pemotongan sebesar 50 persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya.

Dirinya berharap, program keringanan pajak daerah itu bisa mempercepat penambahan penerimaan daerah sebesar 600 miliar rupiah pada tahun ini.

Penegakkan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas para penunggak pajak yang ti­dak memanfaatkan program keringanan pajak tahun 2019. Penunggak yang tidak kooper­atif akan ditangkap dan dilaku­kan penyitaan.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja­karta sementara, Syarif, me­ngatakan BPRD DKI Jakarta sudah saatnya melakukan pe­negakan hukum secara door to door. Menurutnya, tunggakan pajak sebesar itu bisa mengham­bat pembangunan di Jakarta jika tidak segera ditagihkan.

“Tunggakan pajak sebesar itu kan hasil dari pemeriksaan BPK, KPK, dan Badan Pajak. Kita sambut positif kalau kebijakan keringanan pajak itu bisa mempercepat penambahan penerimaan daerah kita,” tegasnya. pin/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment