Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Kesepakatan Brexit I Parlemen Eropa Laksanakan “Voting” Terkait Penundaan Brexit

UE Khawatir “No Deal” Akan Terjadi

UE Khawatir “No Deal” Akan Terjadi

Foto : AFP/FREDERICK FLORIN
Michel Barnier
A   A   A   Pengaturan Font

Dua petinggi Uni Eropa menyatakan kekhawatiran mereka atas semakin besarnya peluang Brexit tanpa kesepakatan. Oleh karena itu mereka mendesak PM Inggris, Boris Johnson, segera memberikan proposal yang kongkret terkait Brexit.

STRASBOURG – Dua peja­bat tinggi Uni Eropa (UE) yang menangani perundingan kelu­arnya Inggris dari keanggotaan UE (Brexit) pada Rabu (18/9) menyatakan bahwa peluang Brexit tanpa kesepakatan (no deal) semakin besar terkecuali pemerintahan pimpinan Per­dana Menteri Boris Johnson secepatnya memberikan pro­posal yang kongkret terkait ren­cana pemisahan itu.

“Risiko (Brexit) tanpa ke­sepakatan tampaknya sema­kin nyata. Hal itu mungkin jadi pilihan bagi Inggris, namun bu­ka pilihan UE,” kata ketua Ko­misi Eropa, Jean-Claude Junck­er, saat berpidato di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.

Kekhawatiran juga diung­kapkan ketua negosiator Brexit UE, Michel Barnier, saat ia ber­bicara dihadapan anggota par­lemen Eropa yahng pro-Brex­it. “Jika itu (Brexit tanpa kese­pakatan) benar-benar terjadi, konsekuensinya akan amat se­rius melebihi dari apa yang a­kan kalian duga,” kata Barni­er. “Usai Brexit terlaksana, ka­lian harus bertanggung jawab terhadap warga kalian,” imbuh dia.

Kekhawatiran itu disampai­kan dua hari setelah Juncker dan Johnson bertemu di Luk­sembourg untuk berunding mengenai progres dan persiap­an Brexit yang tenggat waktu­nya tinggal enam pekan lagi.

Ujung dari perjalanan un­tuk perundingan di Luksem­bourg menjadi hal yang amat memalukan bagi Johnson ke­tika PM Inggris itu menghindar untuk melakukan konferensi pers bersama dengan Juncker karena tak jauh dari lokasi kon­ferensi pers itu ada aksi unjuk rasa anti-Brexit.

Sementara itu dalam kon­ferensi pers itu, Juncker me­nyatakan bahwa Inggris masih belum menawarkan satu solu­si yang layak untuk merombak ulang perjanjian Brexit yang telah dibuat oleh pendahulu Johnson yaitu Theresa May, di­mana perjanjian yang disodor­kan May itu pun telah tiga kali ditolak oleh parlemen Inggris.

“Saya tak yakin kesepakat­an baru akan tercapai,” ucap Juncker. “Kita tak punya ba­nyak waktu tersisa, namun sa­ya berkeyakinan kita harus mencoba,” imbuh ketua Komi­si Eropa itu yang mandatnya a­kan berakhir pada 31 Oktober yang bersamaan dengan batas waktu pelaksanaan Brexit.

Sementara itu Barnier pun mengecam sikap PM Johnson yang sepertinya tak serius dan terlihat tengah berpura-pura i­ngin bernegosiasi dengan UE untuk mengalangi pelaksana­an Brexit tanpa kesepakatan. “Adalah tanggung jawab kami untuk mengejar proses nego­siasi dengan ketegasan dan ke­sungguhan,” ucap Barnier.

Opsi Penundaan

Jika Johnson kehabisan wak­tu untuk meloloskan Brexit de­ngan atau tanpa kesepakatan baru, maka PM Inggris itu ha­rus secepatnya memperoleh persetujuan parlemen Inggris untuk mengajukan penundaan untuk ketiga kalinya sebelum 19 Oktober.

Tekanan terhadap John­son semakin berat setelah Par­lemen Eropa pada Rabu me­lakukan voting atas resolusi bagi UU parlemen Inggris un­tuk meminta penundaan Brexit kembali dengan menekankan perlunya alasan dan tujuan ba­gi penundaan tersebut.

Keputusan atas dikabulkan­nya penundaan Brexit saat ini sebenarnya ada ditangan para pemimpin dari 27 negara ang­gota UE dan rencananya pa­ra pemimpin negara itu akan melakukan pertemuan tingkat tinggi di Brussels pada 17-18 Oktober.

Masalah yang mengganjal dari kesepakatan Brexit antara Inggris dan UE adalah klausul tentang backstop, sebuah lang­kah untuk menjamin tidak ter­jadinya pengetatan di per­batasan antara Irlandia yang merupakan anggota UE dan Ir­landia Utara yang merupakan bagian dari wilayah Inggris.

Berdasarkan kesepakatan Brexit yang dicapai tahun la­lu, Inggris secara sementara a­kan tetap mengikuti aturan kepabean UE jika tak tercapai sebuah kesepakatan dagang. Sayangnya PM Johnson meno­lak jaminan itu karena Irlandia Utara harus mematuhi standars pertanian dan makanan UE ji­ka tidak menerapkan backstop secara utuh.  ang/AFP/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment